Denganadanya suprastruktur politik pelaksanaan organisasi negara lebih mudah. Setiap bidang diatur oleh lembaga negara yang berbeda. Ada juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aspirasi Tersalurkan; Suprastruktur politik dapat memeprhatikan saoirasi rakyat dan masyarakatnya lebih dekat. Kebijakan yang dibuat adalah asipirasi. KabarDamai I Jumat, 25 Juni 2021 Jakarta I Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie, menjelaskan substansi dari penjabaran nilai-nilai Pancasila harus dituangkan ke dalam Public Policy dan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai peraturan dibawahnya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. kebijakanpenanganan demonstrasi yang ada sekarang. Sejarah menunjukkan pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UU. NRI Tahun 1945, (b) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan kehidupan di masyarakat, atau adanya tindakan yang tidak tepat dalam penanganan demonstrasi oleh Kepolisian (Brimob). Mengetahuikeadaaan pemerintahan pancasila dari masa kerajaan hingga masa saat ini. BAB II f PEMBAHASAAN A. Sejarah Pancasila Sejarahnya pancasila terbentuk melalui suatu proses yang panjang mulai dari zaman kerajaan- kerajaan hinga datangnya masa penjajahan pada bangsa Indonesia. Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 EksistensiPancasila di era reformasi ini mestinya menjadi dasar, acuan atau paradigma baru. Pancasila adalah dasar negara yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945. Tetapi sekarang bangsa ini sering mengenyampingkan Pancasila. Dewasaini pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terutama dalam pencegahan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang .

kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila